TAKALAR | SNIPERTUNTAS.COM-Ketua Umum Lintas Aktivis Mahasiswa Sulawesi Selatan, Ahmad Carlo, mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan ketat terhadap bantuan pemerintah dalam Program Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun 2025 Tahap 10.
Desakan ini terkait dengan bantuan yang diterima oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 4 Kabupaten Takalar untuk rehabilitasi beberapa ruangan di sekolah tersebut.
Ahmad Carlo menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran revitalisasi ini.
“Kami meminta aparat penegak hukum untuk mengawal proses revitalisasi ini dari awal hingga akhir. Jangan sampai ada penyimpangan yang merugikan kualitas pendidikan di Takalar,” ujarnya.Jum’at (07-11-2025).
SMK Negeri 4 Takalar menerima bantuan dengan rincian sebagai berikut: Rehabilitasi Bangunan Laboratorium Komputer, Rehabilitasi Kantor Kepala Sekolah dan Perpustakaan, Rehabilitasi Bangunan Wakil Kepala Sekolah dan Ruang Guru, serta pengadaan perabot. Bantuan ini tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan Nomor: 8891/D2/KU.07.00/2025.
Nilai kontrak untuk proyek revitalisasi ini mencapai Rp998.800.000, dengan waktu pelaksanaan mulai 1 Oktober hingga 15 Desember 2025.
Ahmad Carlo menyoroti bahwa waktu pelaksanaan yang relatif singkat memerlukan pengawasan yang intensif agar proyek dapat selesai tepat waktu dengan kualitas yang baik.
“Kami akan terus memantau perkembangan proyek ini. Jika ada indikasi penyimpangan, kami tidak akan segan-segan melaporkannya kepada pihak berwajib,” tegas Ahmad Carlo.
Lintas Aktivis Mahasiswa Sulawesi Selatan juga mengajak masyarakat untuk ikut serta mengawasi pelaksanaan proyek revitalisasi ini.
Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan di SMK Negeri 4 Takalar.
“Kami berharap revitalisasi ini dapat memberikan dampak positif bagi siswa dan guru di SMK Negeri 4 Takalar,” tambahnya.
Ahmad Carlo juga mengingatkan pihak sekolah dan kontraktor pelaksana untuk bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia menekankan bahwa kualitas pekerjaan harus menjadi prioritas utama, bukan hanya mengejar keuntungan semata.
Dengan adanya pengawasan ketat dari aparat penegak hukum dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan Program Revitalisasi SMK di Takalar dapat berjalan sukses dan memberikan manfaat yang optimal bagi peningkatan kualitas pendidikan di daerah tersebut.(*)
