GOWA | SNIPERTUNTAS.COM- Keresahan melanda sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dusun Bontowa Desa Tinggimae Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, setelah rumah mereka disurvei oleh ketua kelompok Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Akibat survei ini, beberapa KPM tidak lagi menerima bantuan di tahun 2025.
Warga setempat mendesak agar Pendamping PKH Desa Kecamatan Barombong turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi rumah penerima manfaat PKH dan BPNT.
Mereka menilai, pendamping PKH seharusnya tidak hanya mengandalkan data dari ketua kelompok, melainkan melakukan verifikasi langsung untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
“Kami meminta pendamping PKH untuk tidak hanya duduk manis menerima data dari ketua kelompok. Mereka harus melihat langsung kondisi kami di lapangan,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Menurutnya, survei yang dilakukan oleh ketua kelompok diduga hanya berfokus pada kondisi fisik rumah, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti jumlah anggota keluarga, dan sumber pendapatan yang tidak tetap.
Hal ini dinilai tidak adil dan dapat menyebabkan banyak KPM yang sebenarnya masih layak menerima bantuan justru kehilangan haknya.
Sementara itu, Ketua kelompok Program Keluarga Harapan Desa Tinggimae, Dg Simba, saat dikonfirmasi awak media menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada petunjuk dari Pendamping PKH Desa Tinggimae terkait persoalan ini.
“Saya belum dapat kabar dari pendamping lagi Yee” Kata Dg Simba. Pada Awak Media, Jum’at (28/11/2025) melalui Pesan WhatsApp.
“Bisa koordinasi sama pendamping PKH langsung”, Ujarnya.
Kondisi ini semakin menambah kekhawatiran di kalangan KPM. Mereka berharap, pemerintah daerah Kabupaten Gowa segera turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini dan memastikan bantuan sosial dapat disalurkan secara tepat sasaran.
Selain itu, Warga juga mengusulkan agar mekanisme pendataan dan penyaluran bantuan sosial dievaluasi kembali agar lebih transparan dan akuntabel.
Mereka berharap, pendataan KPM melibatkan partisipasi aktif dari berbagai Pihak Termasuk Pendamping PKH Desa Dan Pemerintah Desa Tinggimae.
“Kami ingin pendataan KPM dilakukan secara terbuka dan melibatkan semua pihak. Dengan begitu, tidak ada lagi KPM yang merasa dirugikan,” ujar salah seorang warga dusun Bontowa.
Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari Pendamping PKH desa Tinggimae.
Pemerintah daerah Kabupaten Gowa dan Pemerintah Desa diharapkan dapat segera mengambil tindakan konkret untuk mengatasi masalah ini dan memastikan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan.(*/)
Laporan : Arie
Editor : Arif Uj
