TAKALAR|SNIPERTUNTAS – Dugaan pemasangan jaringan kabel internet milik PT Globalnet tanpa kelengkapan perizinan di Kabupaten Takalar kembali menjadi sorotan. Setelah sebelumnya ditemukan di Desa Rewataya, Kecamatan Kepulauan Tanakeke, aktivitas serupa kini dilaporkan berlangsung di Desa Minasa Baji, tepatnya di Dusun Lantang Peo.
Temuan tersebut mencuat setelah seorang warga Desa Minasa Baji menghubungi awak media melalui pesan WhatsApp dan menyampaikan adanya aktivitas pemasangan kabel jaringan internet di wilayahnya.
“Di desa kami juga ini ada pemasangan, Pak,” ungkap warga tersebut kepada awak media.
Munculnya informasi ini semakin memperluas perhatian publik terhadap aktivitas pembangunan jaringan telekomunikasi PT Globalnet di wilayah Kabupaten Takalar. Pasalnya, dugaan pemasangan jaringan tanpa kelengkapan administrasi perizinan sebelumnya juga telah menjadi perhatian di Desa Rewataya.
Persoalan tersebut kini mengarah pada kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perizinan yang berlaku, termasuk kewajiban memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebelum melakukan kegiatan pemasangan infrastruktur jaringan di wilayah daerah.
Pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Takalar melalui Hasnaeni membenarkan bahwa nama PT Globalnet belum ditemukan dalam data perizinan yang telah mereka telusuri.
“Kami sudah berusaha mengecek berkali-kali, tetapi nama PT Globalnet tidak ada,” ungkap Hasnaeni.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan status perizinan kegiatan usaha dan pemasangan infrastruktur jaringan yang dilakukan perusahaan tersebut di sejumlah wilayah Kabupaten Takalar.
Sementara itu, saat dikonfirmasi awak media mengenai persoalan perizinan, pihak PT Globalnet menyampaikan bahwa direkturnya sedang dalam perjalanan dari Jakarta menuju Buol, Sulawesi Tengah, untuk menyelesaikan sejumlah urusan selama kurang lebih tiga hingga empat hari. Pihak perusahaan juga meminta waktu sekitar satu minggu untuk mengatur jadwal dan datang langsung ke lokasi. Keterangan tersebut disampaikan melalui pesan WhatsApp, Senin (16/11/2026).
Di sisi lain, masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Takalar tidak hanya melakukan pengecekan administrasi, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk memastikan legalitas aktivitas pemasangan jaringan tersebut.
Warga meminta instansi terkait melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perizinan, persetujuan penggunaan ruang atau aset yang dimanfaatkan, serta persyaratan teknis pemasangan infrastruktur jaringan. Apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah diharapkan mengambil tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kasus ini sekaligus menjadi ujian bagi pengawasan pemerintah daerah terhadap aktivitas perusahaan penyedia jaringan telekomunikasi. Masyarakat berharap investasi dan pembangunan infrastruktur digital tetap berjalan, tetapi harus mengedepankan kepatuhan terhadap aturan, transparansi, serta penghormatan terhadap kewenangan pemerintah daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Globalnet belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai dokumen perizinan yang dimiliki maupun dasar pelaksanaan pemasangan jaringan di Desa Minasa Baji. (TIM)



























