TAKALAR | STC – Bupati Takalar, Daeng Manye, mengambil langkah tegas telah menghentikan operasional Rumah Sakit Galesong. Keputusan ini diambil setelah evaluasi menunjukkan rumah sakit tersebut menelan biaya operasional hingga Rp500 juta per bulan dengan tingkat kunjungan pasien rata-rata hanya satu orang per hari.
RS Galesong dibangun pada 2021 menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp150 miliar. Pada masa Pj Bupati periode 2023–2025, rumah sakit ini kembali mendapat tambahan anggaran sekitar Rp10 miliar untuk melengkapi fasilitas dan interior. Namun, hingga kini, rumah sakit tersebut belum dapat beroperasi penuh karena kerja sama dengan BPJS Kesehatan belum rampung.
“Daripada APBD terus tersedot untuk biaya operasional yang tidak seimbang dengan pelayanan, lebih baik dihentikan dulu. Kami ingin memastikan setiap rupiah uang rakyat dipakai secara tepat sasaran,” ujar Daeng Manye saat ditemui usai rapat evaluasi, Kamis 4 September 2025.
Keputusan ini menimbulkan perbincangan luas di masyarakat. Sebagian menilai langkah tersebut menyelamatkan keuangan daerah, sementara ada pula yang menyayangkan gedung rumah sakit megah tidak segera difungsikan optimal.
Daeng Manye menegaskan, penghentian operasional bukan berarti RS Galesong akan dibiarkan terbengkalai. Pemerintah daerah, kata dia, tengah menyiapkan formula baru agar rumah sakit tersebut bisa berjalan efektif tanpa membebani APBD.
“Prinsipnya, kesehatan masyarakat tetap prioritas. Kami sedang membangun komunikasi lebih intens dengan BPJS Kesehatan agar rumah sakit ini benar-benar bisa melayani warga, bukan sekadar berdiri megah,” tambahnya.
Dengan keputusan ini, Pemerintah Kabupatten Takalar berharap dapat mengalihkan anggaran kesehataan ke layanan yang lebih dekat dengan masyarakat, seperti pukesmas dan program promotif-preventif lainnya.
Lp :Uj
