TAKALAR| SNIPERTUNTAS.COM- Prestasi yang diraih Pemerintah Kabupaten Takalar dalam pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan pelayanan pendidikan mendapat apresiasi dari kalangan mahasiswa. Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Takalar, Aditya, menilai capaian tersebut merupakan bukti kerja nyata serta komitmen kepemimpinan daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik, Minggu (15/03/2026).
Berdasarkan data terbaru, realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Takalar tercatat sebagai yang tertinggi di Indonesia dengan capaian sekitar 45 persen pada awal tahun 2026. Tidak hanya itu, Kabupaten Takalar juga berhasil meraih peringkat pertama di Sulawesi Selatan dalam capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor pendidikan.
Aditya menilai, keberhasilan tersebut patut diapresiasi oleh seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, capaian itu menunjukkan adanya keseriusan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik, khususnya di bidang pendidikan.
“Prestasi ini tentu bukan sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Ini merupakan hasil dari kerja keras, komitmen, serta konsistensi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik di bawah kepemimpinan Bupati Takalar H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, M.M., bersama Wakil Bupati Dr. H. Hengky Yasin, S.Sos., M.M.,” ujar Aditya.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar melihat capaian pemerintah daerah secara objektif. Menurutnya, sikap sinis yang berlebihan terhadap pemerintah justru dapat menutup ruang bagi masyarakat untuk melihat fakta dan keberhasilan yang nyata.
“Kita tidak boleh membangun paradigma yang selalu sinis terhadap pemerintah. Sikap seperti itu justru menjadi kabut yang menghalangi masyarakat melihat kebenaran, termasuk ketika pemerintah benar-benar berhasil menghadirkan prestasi bagi daerah,” tegasnya.
Aditya menilai, capaian realisasi pendapatan APBD yang tinggi serta keberhasilan dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan menjadi indikator penting bahwa tata kelola pemerintahan di Kabupaten Takalar sedang bergerak ke arah yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa apresiasi tidak berarti menutup ruang kritik. Menurutnya, mahasiswa dan masyarakat tetap memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengawal jalannya pembangunan agar berbagai capaian tersebut dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan di masa mendatang.
“Apresiasi harus diberikan ketika pemerintah bekerja dengan baik, namun fungsi kontrol tetap harus berjalan. Dengan demikian, pembangunan di Kabupaten Takalar dapat berlangsung secara sehat, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Apresiasi ini juga tidak mengurangi konsistensi HMI dalam menjaga independensinya. HMI akan tetap menjadi kontrol ketika pemerintah keluar dari koridor amanah rakyat,” jelasnya.
Ia menambahkan, HMI akan terus berupaya bersikap objektif serta aktif berkolaborasi dalam pembangunan daerah yang berorientasi pada kemakmuran umat dan kemajuan Kabupaten Takalar.
“Ke depan, HMI tetap membuka ruang kolaborasi yang konstruktif dengan pemerintah daerah, selama itu bertujuan untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan Takalar,” tutup Aditya.
Editor: Uj
