TAKALAR, SNIPERTUNTAS.COM-Sejumlah Kepala Desa di Kabupaten Takalar mulai mengungkapkan kekecewaannya terhadap Bantuan Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) yang diterima. Mereka mengeluhkan bahwa dana BHPR yang diterima tidak sesuai dengan harapan dan kebutuhan untuk membangun desa, baik dari sisi jumlah maupun waktu pencairannya. (23/09/2024)
Para Kepala Desa menyatakan bahwa mereka mengandalkan dana BHPR untuk melaksanakan berbagai program pembangunan di desa, termasuk infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, dana yang diterima dinilai jauh dari cukup untuk menutupi kebutuhan tersebut. “Dana yang diterima tidak sesuai dengan janji awal, dan ini berdampak pada terlambatnya pelaksanaan program di desa,” ujar salah satu Kepala Desa yang enggan disebutkan namanya.
Selain masalah jumlah, waktu pencairan dana BHPR juga menjadi sorotan. Banyak Kepala Desa mengeluhkan keterlambatan pencairan yang menghambat kelancaran program yang sudah direncanakan sejak awal tahun. Akibatnya, beberapa program harus ditunda atau bahkan dibatalkan karena keterbatasan anggaran. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pencapaian target pembangunan desa akan terhambat.
Pihak pemerintah daerah diharapkan segera merespon keluhan ini dengan memberikan penjelasan mengenai mekanisme penyaluran BHPR serta mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh para Kepala Desa. Transparansi dalam pengalokasian dana BHPR juga menjadi harapan agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga.
Para Kepala Desa berharap pemerintah daerah bisa mengevaluasi ulang kebijakan terkait BHPR dan memastikan dana yang disalurkan dapat mendukung pembangunan desa secara optimal. Mereka juga berharap adanya komunikasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dan desa dalam menentukan alokasi anggaran di masa mendatang,”Ungkapnya
Lp: Redaksi
