TAKALAR|SNIPERTUNTAS.COM- Pelayanan publik di tingkat desa Kabupaten Takalar berada di ambang krisis kesejahteraan. Selama empat bulan berturut-turut di tahun 2026, para kepala desa beserta seluruh staf dan perangkat desa belum menerima hak gaji (Siltap) serta belum dicairkannya Anggaran Dana Desa (ADD). Kondisi ini memicu kekecewaan mendalam di kalangan aparatur desa yang menjadi garda terdepan pelayanan masyarakat.
Rabu 30/9/2026.
Situasi ini berbanding terbalik dengan komitmen yang pernah disampaikan oleh Bupati Takalar sebelumnya, yang berjanji akan merutinkan pencairan gaji perangkat desa setiap bulannya. Harapan tersebut kini dinilai hanya menjadi “angin lalu” tanpa realisasi nyata di lapangan.
”Kami ini ujung tombak pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat setiap hari. Namun, bagaimana kami bisa melayani dengan maksimal jika kebutuhan pokok rumah tangga seperti beras, lauk pauk, dan kebutuhan sehari-hari keluarga kami sendiri terabaikan selama empat bulan?” ujar salah satu perangkat desa saat ditemui di ruang kerjanya.
Menurut data lapangan, pembayaran hak perangkat desa sempat terealisasi untuk alokasi Januari hingga Juni. Namun, memasuki bulan Juli, Agustus, September, hingga berlanjut ke bulan Oktober, pembayaran kembali mandek total tanpa kepastian. Hingga kini, belum ada titik terang maupun kejelasan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar.
Atas kondisi yang memprihatinkan ini, para kepala desa dan perangkat desa mendesak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Takalar untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan mencari solusi konkret.
Pemerintah Daerah diharapkan memformulasikan mekanisme pencairan Siltap dan ADD yang teratur baik setiap bulan sesuai janji Pemkab, maupun bertahap secara berkala per dua bulan agar tidak terjadi penumpukan tunggakan di akhir periode.
Dinas PMD dan BPKAD Takalar didesak berkolaborasi aktif untuk memotong jalur birokrasi yang memperlambat verifikasi dan pencairan anggaran desa.
Pemkab Takalar diminta memberikan kejelasan dan kepastian tanggal pencairan guna menjaga kondusivitas serta kelangsungan roda pemerintahan di tingkat desa.
Para aparatur desa berharap Pemerintah Kabupaten Takalar memberikan perhatian serius dan tindakan nyata demi kelancaran pelayanan publik serta kelangsungan hidup keluarga para pelayan masyarakat di tingkat desa.
Editor: Redaksi
