TAKALAR| SNIPERTUNTAS.COM- Pemerintah Kabupaten Takalar di bawah kepemimpinan Bupati Mohammad Firdaus Daeng Manye, terus bergerak cepat menyusun strategi jitu dalam menghadapi tantangan keterbatasan fiskal daerah.
Langkah dan komitmen ini dipaparkan secara lugas oleh Bupati saat memberikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Pemaparan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Lantai II Gedung DPRD Kabupaten Takalar, Selasa (7/7/2026). Rapat krusial ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Takalar, H. Muhammad Rijal, didampingi jajaran Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPRD.
Suasana paripurna berlangsung khidmat dan dihadiri oleh elemen penting daerah. Selain para anggota dewan, tampak hadir unsur Forkopimda, perwakilan Polres Takalar, Kodim 1426/Takalar, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga para camat se-Kabupaten Takalar. Kehadiran seluruh lini ini menegaskan adanya sinergi yang kuat demi mengawal pembangunan bumi Butta Panrannuangku.
Dalam jawaban Bupati Mohammad Firdaus Daeng Manye menekankan bahwa keterbatasan anggaran bukanlah penghalang untuk tetap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Pemkab Takalar berkomitmen penuh untuk melakukan efisiensi, menajamkan prioritas program, serta menggali potensi-potensi pendapatan daerah secara lebih kreatif dan akuntabel.
Respon positif pun datang dari pihak legislatif. Seluruh fraksi di DPRD Takalar yang berjumlah 9 fraksi terdiri dari Fraksi Hanura, PKS, PKB, PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, Gerindra, PPP, dan Gelorasecara berurutan telah menyampaikan pandangan umum mereka.
Hasilnya, seluruh fraksi menyatakan menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 ini untuk dilanjutkan dan dibahas pada tahapan berikutnya.
“Persetujuan dari seluruh fraksi ini menjadi energi positif bagi pemerintah daerah untuk terus menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan publik, sekaligus menjadi momentum untuk bersama-sama mencari solusi terbaik di tengah keterbatasan fiskal yang ada,” ujar perwakilan legislatif di sela-sela sidang.
Dengan disetujuinya Ranperda ini ke tahap pembahasan selanjutnya, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif di Takalar terbukti berjalan harmonis, memastikan roda pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan optimal demi kesejahteraan masyarakat.
Lp: Arif. Uj
