TAKALAR|SNIPERTUNTAS.COM- Pelaksanaan proyek Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Dusun Lamukang, Desa Pa’rappunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, mulai menuai sorotan.
Proyek bernilai ratusan juta rupiah yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 ini disorot bukan hanya karena sikap tertutup dari pihak pengelola, melainkan juga terkait dugaan pengabaian keselamatan para pekerja di lapangan.
Upaya konfirmasi yang dilakukan oleh awak media pada Rabu (15/7/2026) menemui jalan buntu. Ketua P3A Lamukang, H. Sila, yang bertanggung jawab atas proyek tersebut, terkesan enggan memberikan penjelasan.
Saat dihampiri di lokasi kegiatan untuk dimintai keterangan terkait progres dan teknis pengerjaan, H. Sila justru menunjukkan gelagat menghindar. Ia tampak terkesan “kabur” dan enggan memberikan komentar sepatah kata pun kepada wartawan yang ingin menjalankan tugas jurnalistiknya.
Sikap tertutup ini tentu memicu tanda tanya besar di kalangan masyarakat. Mengingat proyek ini didanai oleh uang negara, asas transparansi publik seharusnya dikedepankan.
Selain sikap bungkam sang ketua, kondisi di lapangan juga memperlihatkan pemandangan yang memprihatinkan. Berdasarkan pantauan langsung:
Seluruh pekerja di lokasi proyek Daerah Irigasi (DI) Bissua tersebut terlihat bekerja tanpa dilengkapi alat pelindung diri (APD).
Tidak satu pun pekerja yang mengenakan rompi keselamatan (rompi pink/orange) maupun helm standar pelindung kepala.
Padahal, sesuai regulasi yang berlaku, setiap proyek konstruksi yang dibiayai oleh negara wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) guna menghindari kecelakaan kerja.
Sumber Dana: APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
Tahun Anggaran: 2026
Nilai Anggaran: Rp195.000.000
Lokasi: Dusun Lamukang, Desa Pa’rappunganta, Kec. Polongbangkeng Utara
Sektor: Daerah Irigasi (DI) Bissua
Hingga berita ini diturunkan, pihak P3A Lamukang maupun instansi terkait belum memberikan jawaban resmi terkait bungkamnya ketua kelompok tani tersebut serta pembiaran pekerja tanpa APD di lokasi proyek bernilai ratusan juta rupiah ini.
Masyarakat berharap pihak pengawas proyek segera turun tangan melakukan evaluasi sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. (Tim)
