TAKALAR|SNIPERTUNTAS.COM- Pelaksanaan proyek Revitalisasi UPT SDN 187 Inpres Dengilau, Kabupaten Takalar, memicu sorotan tajam dari masyarakat setempat. Warga mengeluhkan minimnya pelibatan tenaga kerja lokal serta mempertanyakan transparansi dan tata kelola pelaksanaan proyek di lapangan.
Sorotan utama tertuju pada pengerjaan pagar sekolah yang disinyalir menggunakan tenaga kerja dari luar daerah, yakni dari kawasan Mandengen, Kabupaten Gowa. Padahal, warga sekitar menilai masyarakat lokal memiliki kapasitas dan pengalaman yang memadai untuk ikut serta dalam pembangunan fasilitas publik di wilayah mereka sendiri.
”Kalau memang program ini dilaksanakan di wilayah kami, kenapa masyarakat sekitar tidak diberikan kesempatan untuk bekerja? Kami juga punya tenaga dan pengalaman,” ungkap salah seorang warga lokal.
Perekrutan Tenaga Kerja: Terjadi perbedaan asal pekerja pada beberapa bagian proyek, yang memicu keprihatinan terkait pembagian kesempatan kerja bagi warga sekitar.
Indikasi Intervensi Pihak Luar: Muncul dugaan adanya oknum di luar struktur panitia resmi (P2SP) yang ikut mengendalikan jalannya pekerjaan di lapangan.
Tuntutan Transparansi: Warga mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar dan pihak terkait untuk memberikan penjelasan resmi mengenai mekanisme penunjukan pekerja dan pembagian tanggung jawab proyek.
Desakan Pengawasan APH: Aparat Penegak Hukum (APH) dan instansi pengawas diminta turun tangan menelusuri alur pengelolaan kegiatan, bukan sekadar memeriksa fisik bangunan semata.
Masyarakat menegaskan bahwa program revitalisasi sekolah seharusnya memegang teguh prinsip transparansi, akuntabilitas, serta memberdayakan ekonomi warga sekitar. Klarifikasi resmi serta keterbukaan informasi dari pihak pengelola proyek sangat diharapkan guna meluruskan simpang siur informasi di tengah publik.(**)
